karyajurnal.com

media online

Lakukan Pengawasan, Kemendag Temukan Barang Impor Ilegal

Barang Impor Ilegal
Lakukan Pengawasan, Kemendag Temukan Barang Impor Ilegal Senilai Rp21 Miliar
Bekasi – Kementerian Perdagangan melalui Balai Pengawasan Tertib Niaga(BPTN) Bekasi melakukan pengawasan barang impor ilegal setelah melalui kawasan pabean (post border). Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sepanjang Januari—Agustus 2023 ini, ditemukan pelanggaranyang dilakukanoleh17 pelakuusahadengan jumlah barang sebanyak 166 tonsenilai lebih dari Rp21 miliar. Selanjutnya, barang hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan.
“BPTN dibentuk dengan tujuanmelindungikonsumendan kepentingan nasional di seluruh wilayahIndonesiadan melindungi produk lokal yang diproduksi didalam negeri. Kami berharap unit kerja ini dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasanpost borderdi daerah,”ujar Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang.
Pada kurun waktu Januari—Agustus 2023,BPTN Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap 101pelaku usaha dengan jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sejumlah 150 PIB. Dari 101pelaku usahayang diawasi, 39 pelaku usaha (61PIB) tidak melakukan pelanggaran, 55pelaku usaha (82PIB) ditemukan melakukan pelanggaran, dan sejumlah 7pelaku usaha (7PIB) masih dalam proses klarifikasi.
Dari 55pelaku usaha yang melanggar, 17 pelaku usaha telah dimusnahkan barangnya secara mandiri dan duapelaku usaha direkomendasikan pelarangan kegiatan importasi. Sedangkan, 36pelaku usaha diberikan surat teguran.
Direktur Tertib Niaga Tommy Andana menegaskan, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 jo Peraturan Menteri Perdagangan 25 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 jo 21 Tahun 2023,akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pengawasan post borderakan terus dilakukan oleh BPTN Bekasi diwilayah kerjanya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten agar masyarakat terlindungi dari dampak negatif penggunaan barang impor ilegal. Di samping itu, akantercipta pula persaingan usaha yang sehat dengan terwujudnyaketertiban niaga dibidang impor,” pungkas Tommy.