karyajurnal.com

media online

Proyek Waduk Cilangkap Rugikan Warga, Pilian Hutasoit: Dinas Sumber Air Prov DKI Jakarta Cuek

Pilian P Hutasoit Wakil Ketua PDIP Jakarta Timur

Foto :  Pilian P Hutasoit Wakil Ketua DPC PDIP Jakarta Timur

Jakarta – Polemik pembangunan proyek waduk Cilangkap Jakarta Timur yang sudah berjalan sejak tahun 2022 belum ada solusi. Pasalnya, dampak dari pembangunan waduk ini, warga RT 009/05 telah dirugikan. Karena saat ini kesulitan dalam penyaluran pembuangan air dan terjadi genangan air. Sekadar tahu, dulunya lokasi proyek waduk Cilangkap yang sedang dikerjakan adalah daerah persawahan.

Kemudian, saat era Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia membuat kebijakan agar wilayah tersebut dijadikan waduk yang berfungsi untuk peresapan air dan mengantisipasi banjir. Sebenarnya warga juga menyambut baik proyek pembangunan waduk Cilangkap yang berada di perbatasan Kelurahan Munjul dan Cilangkap untuk mengantisipasi banjir.

Namun yang membuat warga protes terhadap pembangunan waduk Cilangkap, karena PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia sebagai kontraktor pembangunan telah meninggikan tanah di lokasi waduk. Padahal, dulunya antara tanah sekitar waduk Cilangkap dan perumahan warga semuanya datar. Nah, saat proyek waduk Cilangkap dijalankan, tanah disekitar waduk ditinggikan oleh pekerja kontraktor. Sehingga warga menjadi kesulitan dalam penyaluran air limbah rumah mereka.

Limbah air rumah warga pun akhirnya banyak yang tergenang. Bahkan tahun lalu, ketika terjadi hujan beberapa rumah warga kami mengalami kebanjiran. Karena tempat penyaluran air menuju lokasi waduk sudah jadi masalah.

Martiyani Irnitayati Ketua RT 009/05 Kelurahan Munjul mengatakan pihaknya sudah beberapa kali berkali-kali memprotes dampak pembangunan waduk Cilangkap. Diantaranya ke Lurah Munjul, Camat Cipayung dan Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta. Lalu, pada akhir Desember 2022, terjadi pertemuan antara pengurus RT dan warga, Camat Cipayung serta salah satu anggota DPRD DKI Jakarta.

Hasil kesepakatan pertemuan itu, Martiyani mengatakan pihak kontraktor harus membuat pengurukan tanah yang selevel dengan perumahan warga dan membuat saluran gendong agar tidak terjadi genangan air. Namun sampai hari ini, komitmen tersebut tidak ditepati oleh pihak kontraktor.

Sementara itu, sumber informasi dari PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia mengatakan, sebenarnya pembangunan waduk Cilangkap sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dari konsultan proyek pembangunan. Nah, terkait protes warga RT 009/05 Kelurahan Munjul yang protes karena dampak pembangunan proyek, pihak perusahaan sebenarnya sudah berusaha mencari solusinya.

Berdasarkan informasi, beberapa waktu lalu, saat pihak RT 009/05 melayangkan surat protes kepada Lurah Munjul dan Camat Cipayung dan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur. Dan tak lama kemudian akhirnya terjadi pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri perwakilan birokrasi dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, untuk membahas solusi limbah pembuangan air warga.

Hasil pertemuan tersebut, akhirnya disepakati pihak PT. Arvirotech Konstruksi Indonesia memenuhi tuntutan warga untuk membuat pipa penyaluran air limbah warga. Termasuk melakukan pengurukan tanah. Tapi tanah yang akan diuruk tersebut sebatas tanah jalur penyaluran pipa air selebar 1,5 meter. Apalagi, tanah yang akan diuruk disekitar warga itu juga bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Tapi faktanya, kesepakatan tersebut sampai sekarang ini tidak ada realisasinya.

Pihak PT. Arvirotech Indonesia juga menyampaikan mereka tidak punya wewenang dan tidak ada anggaran melakukan pengurukan tanah ditempat terjadi genangan air milik warga. Kalau pun semua tanah yang tergenang itu harus diuruk oleh PT. Arvirotech Indonesia, maka harus ada persetujuan Pemprov DKI Jakarta.

Kesimpulan sementara, PT. Arvirotech Indonesia bersikukuh tidak mau melakukan pengurukan tanah yang menjadi persoalan genangan air akibat dampak pembangunan proyek waduk Cilangkap. Mereka menegaskan, proyek pembangunan yang dijalankan hanya mengikuti prosedur yang ditetapkan pihak konsultan perencanaan pembangunan. Dimana telah disepakati Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta.

Selain itu, pihak PT. Arvirotech Indonesia menegaskan masalah laporan warga terkait saluran limbah air warga yang sekarang ini menjadi genangan air, sudah disampaikan ke Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta. Tapi laporan yang sudah disampaikan ini, belum ditanggapi serius. PT. Arvirotech Indonesia juga menyampaikan tidak mau menanggung semua beban dari persoalan ini.

Karena proyek yang dikerjakan sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan pihak perencanaan pembangunan. Kalau pun pihak perusahaan nanti bersedia melakukan pengurukan tanah, maka harus ada arahan dari Dinas Sumber Air Pemprov DKI Jakarta.

Aksi Demo

Sementara itu, Pilian P. Hutasoit Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jakarta Timur yang dipercaya pendampingan advokasi, mengatakan semua pihak harus bertanggung jawab atas pembangunan waduk Cilangkap. Karena dampak pembangunan ini justru merugikan warga. Dia juga menilai, Dinas Sumber Daya Air Prov Jakarta bersama Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur tidak becus bekerja sehingga merugikan hak rakyat.

“Sebagai perwakilan pengurus DPC PDIP Jakarta Timur saya bersama warga RT 009/05 saya bersama warga akan mendesak Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Mereka tidak boleh lari dari tanggung jawab,” tegas Pilian, setelah berdialog dengan perwakilan PT. Arvirotech Indonesia di Kelurahan Munjul Jakarta Timur, Senin (10/9/2023).

Selain itu, Pilian berpendapat, sebelum proyek waduk ini dijalankan, seharusnya Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta harus melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) secara teliti. Namun faktanya, Amdal yang dilakukan diduga abal-abal. Serta terkesan tidak memerhatikan lingkungan warga sekitar proyek pembangunan.

“Dalam waktu dekat ini kami bakal menjumpai Kepala Dinas Sumber Daya Air Prov DKI dan Walikota Jakarta Timur. Kami akan mendesak mereka segera turun ke lapangan menjumpai warga. Agar persoalan genangan limbah air warga dan tuntutan pengurukan tanah segera selesai,” ucap Pilian mantan aktivis 98 dari Forum Kota (Forkot).

Pilian juga menegaskan, kalau nantinya pihak Dinas Sumber Daya Air Prov DKI Jakarta masih tetap tidak mempedulikan persoalan warga, PDIP Jakarta Timur bersama warga akan lebih bersikap lebih kritis. Dan bisa jadi, pihaknya bersama warga bakal aksi demo. Sebab, proyek yang telah mengeluarkan anggaran APBD sebesar Rp. 20.001.741.000,00, justru tidak membuat membuat warga menjadi gembira. (RED/AH)

 

Baca Juga “Seruan Aksi Nasional KSBSI: Desak MK Batalkan UU Cipta Kerja