karyajurnal.com

media online

Wujudkan Industri PBK yang Kuat dan Berkelanjutan pada 2024, Bappebti Ajak Pemangku Kepentingan Tingkatkan Kerjasama

Tingkatkan Kerjasama

 

BANDUNG – Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kasan
menekankan, Kementerian Perdagangan terus berupaya melakukan langkah strategis dalam
mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah
satunya melalui perdagangan berjangka komoditi (PBK) dengan penguatan kolaborasi pemerintah
dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri PBK yang kuat dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut diutarakan Kasan saat membuka Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan
Rapat Kerja Bappebti 2024 di Bandung, Jawa Barat kemarin, Kamis (11/1). Acara dihadiri anggota
Badan Supervisi OJK Didid Noordiatmoko, Self Regulatory Organization (SRO) di industri PBK, Sistem
Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), asosiasi terkait, serta bank mitra Bappebti.

Hadir sebagai narasumber Kepala Biro Perencanaan Kemendag Nur Rakhman, Kepala Pusat Kebijakan
Perdagangan Domestik Kemendag RR Dyah Palupi, akademisi Universitas Prasetya Mulia, Ketua
Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) Udi Margo Utomo, dan Direktur
Utama Bursa Berjangka Jakarta Stephanus Paulus L. Berikutnya Direktur Utama PT Bursa Komoditas
dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nursalam, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia
(ASPAKRINDO) Robby, Dirut PT Bursa Komoditi Nusantara Subani, akademisi Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran Bandung, Ketua Koperasi Gunung Luhur Berkah Subang Miftah, serta
Sekretaris dan para Kepala Biro Bappebti.

“Sejumlah catatan besar dari capaian sepanjang 2023 memberi fondasi bagi optimisme industri PBK
di 2024. Kami terus proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap perekonomian dan perdagangan
nasional dan global dengan berbagai strategi kebijakan untuk pengembangan PBK. Kerja sama
seluruh pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan untuk mendorong industri PBK tumbuh lebih
baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Kasan dalam sambutannya.

Dalam penguatan komoditas strategis Indonesia, Kasan meneruskan, Kementerian Perdagangan telah
membentuk Bursa Berjangka Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal
dan bersifat sukarela. Tujuannya, membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real
time sehingga Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak bergantung pada bursa Malaysia dan
Rotterdam.

Harga acuan CPO tersebut dapat mendorong penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan peningkatan
penerimaan negara dari pajak. Selain itu, harga acuan CPO berkontribusi pada perbaikan harga
tandan buah segar (TBS) yang diatur Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih akurat.

Sejak Bursa CPO Indonesia terbentuk, berbagai upaya dilakukan Bursa dan Bappebti bersama Kamar
Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan asosiasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada pelaku
usaha, dan pelatihan teknis. Selama 2023, tercatat 34 perusahaan CPO mendaftar sebagai anggota
Bursa. Transaksi CPO Futures (CPOTR) juga didorong untuk mendukung likuiditas transaksi dan nilai
transaksinya mencapai 1.822 lot (9.110 metrik ton) pada 2023.

Selain itu dalam mendorong transaksi CPO, Bappebti telah memperluas pelabuhan serah terima CPO
fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa. Pelabuhan tersebut adalah
Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang,
Trisaksi, Semayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke, selain Dumai dan
Belawan.

“Sebagai langkah konkret pada 2024, Bappebti mendorong peningkatan likuiditas transaksi CPO
di bursa. Saya meminta kepada ekosistem bursa CPO yang diberi mandat untuk menjalankan bursa
CPO fisik dan futures dengan baik melalui layanan yang lebih optimal. Bursa juga harus independen,
adil, dan berintegritas. Selain itu, kepada seluruh pelaku usaha CPO, baik yang besar maupun pabrik
kelapa sawit untuk meramaikan transaksi di bursa CPO Indonesia,” ujar Kasan.

Kasan menambahkan, langkah strategis lain Bappebti pada 2024 yaitu meningkatkan
pelatihan/sosialisasi kepada pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk bertransaksi.
Selanjutnya, mendorong transaksi CPO orientasi ekspor dan menguatkan kolaborasi Bappebti dengan
bursa, unit dan kementerian terkait, serta asosiasi (termasuk mendorong pemberian insentif).

Menurut Kasan, komoditas strategis lain yang didorong dalam PBK adalah timah murni (batangan)
dan emas digital. Selain itu, perlu juga dioptimalkan transaksi multilateral, antara lain olein, emas,
kopi, dan kakao. Adapun nilai transaksi PBK multilateral secara notional value (NV) pada periode
Januari–November 2023 mencapai Rp379,59 triliun. Adapun transaksi Sistem Perdagangan Alternatif
(SPA) secara NV tercatat Rp23.048,79 triliun.

Transaksi multilateral akan menjadi fokus Bappebti ke depan karena dapat menjadi basis harga dari
komoditi. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 32/1997 sebagaimana diubah
menjadi UU Nomor 10/2011 tentang PBK. Untuk itu, transaksi multilateral didorong dengan
mengangkat komoditas strategis Indonesia seperti: lada, kopra, teh, cengkeh, rumput laut, gas alam,
dan alumunium sebagai komoditas kontrak berjangka. Dengan demikian, target 2024 Bappebti ingin
memastikan transaksi multilateral lebih banyak dibanding bilateral.

Selain itu, dilakukan penguatan regulasi melalui penyusunan ketentuan umum di bidang PBK. Dengan
adanya transaksi multilateral, akan terbentuk harga referensi digunakan sebagai harga acuan sendiri.

Selama Januari–November 2023, nilai transaksi ekspor untuk timah murni batangan mencapai
USD 1,63 miliar. Nilai transaksi ini menurun 26,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022
sebesar USD2,21 Miliar (year-on-year). Nilai transaksi lokal untuk timah murni batangan pada periode
yang sama tercatat Rp 1,07 triliun. Nilai transaksi lokal timah murni batangan periode Januari–
November 2023 menurun 18,1 persen dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar Rp 1,31 triliun
(YoY).

Nilai transaksi emas digital pada periode Januari–November 2023 mencapai Rp8,1 triliun (meningkat
316,8 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2022 yang hanya Rp2 triliun. Volume transaksi
emas digital pada periode tersebut mencapai 8,2 ton (meningkat 277,5 persen) dibandingkan periode
yang sama pada 2022 yang mencapai 2,19 ton.

Untuk mengoptimalkan kinerja PBK serta meminimalisasi adanya pengaduan nasabah, telah
terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PBK. Saat ini, terdapat 48 asesor yang memiliki sertifikat
LSP-PBK dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Kasan juga optimistis bahwa industri PBK akan tumbuh positif tahun ini karena perekonomian
Indonesia diproyeksikan bertumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. “Pada 2024, berdasarkan
proyeksi Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik dari 2023, yaitu kisaran
4,5–5,3 persen. Hal ini akan menjadi katalis positif dalam industri PBK,” jelas Kasan.

Terkait ekosistem aset kripto, Bappebti telah membentuk bursa aset kripto, lembaga kliring aset
kripto, dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto (depository) yang diresmikan pada 28 Juli
2023. Bursa aset kripto di Indonesia merupakan satu-satunya di dunia. Pembentukan ekosistem
tersebut mengacu pada Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 13/2022 tentang Perubahan Atas Perba
Nomor 8/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa
Berjangka.

Kasan menekankan, pembentukan ekosistem aset kripto merupakan bukti pemerintah hadir dalam
upaya perlindungan konsumen. Hal ini sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi industri aset
kripto.

Pada Januari–November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Adapun
jumlah pelanggan aset kripto sejak diaturnya aset kripto oleh Bappebti sampai November 2023
mencapai 18,25 juta pelanggan sementara pedagang aset kripto yang telah memperoleh Tanda Daftar
sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) di Bappebti sebanyak 33 perusahaan.

Dengan adanya UU No 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, kewenangan
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan akan beralih dari
Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025. Saat ini, OJK, BI,
Kementerian Keuangan, dan Bappebti sedang tahap finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Perdagangan aset kripto diprediksi tumbuh positif seiring dengan halving Bitcoin yang akan terjadi
pada 2024. Untuk itu, ekosistem yang telah dibangun harus berjalan dan menumbuhkan transaksi,
33 CPFAK didorong menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), mengembangkan aset kripto lokal,
membentuk Komite Aset Kripto, menyelesaikan RPP turunan UU P2SK, serta memastikan peralihan
kewenangan dari Bappebti ke OJK dan BI tidak menimbulkan goncangan bagi industri aset kripto.

Kasan menilai, potret SRG pada 2023 sudah cukup baik, namun capaiannya belum optimal.
Menurutnya, capaian tersebut masih dapat ditingkatkan, baik jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun
komoditasnya.

Nilai resi gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan
mencapai Rp583,98 miliar. Adapun komoditasnya antara lain gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut,
dan gula.

“Kementerian Perdagangan telah membangun 123 gudang SRG yang diserahkan kepemilikannya
ke 105 pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG,” urai Kasan.

Jenis komoditas yang diatur dalam SRG berdasarkan Permendag Nomor 24/2023 tentang Perubahan
Kedua atas Permendag Nomor 33/2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan
dalam SRG. Saat ini, sudah tercatat 22 komoditas dalam SRG, antara lain gabah, beras, jagung, kopi,
rumput laut, bawang merah, ikan, ayam karkas beku, dan gula kristal putih.

Kasan menegaskan, percepatan dalam optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini ditempuh melalui
fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku usaha swasta termasuk optimalisasi gudang
swasta, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi. Salah
satunya penyusunan ketentuan umum bidang SRG.

Selain SRG, Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK yang menjadi salah satu instrumen
perdagangan untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditi. “Pasar
lelang akan dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG. Bappebti
mencatat, nilai transaksi PLK mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen pada 2023
dibandingkan 2022,” tandas Kasan.

Salah satu upaya mendorong pengembangan PLK pada 2024 adalah penguatan regulasi. Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75/2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan
Pengembangan PLK. Pada tataran teknis, perpres tersebut masih harus dilengkapi dengan regulasi
turunan dan saat ini, segera difinalisasi untuk Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur PLK
untuk spot dan forward. Selain itu, dilakukan penguatan integrasi PLK dengan SRG, mengembangkan
komoditas, dan mendorong pihak swasta didorong untuk menjadi penyelenggara sehingga tidak
tergantung dengan APBN. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga akan dikuatkan karena
menjadi kunci pengembangan PLK dan SRG.

Kasan melanjutkan, dalam meningkatkan perlindungan masyarakat, kinerja Bappebti, perbaikan tata
kelola serta meminimalisasi aduan masyarakat, Bappebti melakukan optimalisasi pengawasan. Untuk
itu, dilakukan tindakan preventif melalui penguatan regulasi, literasi secara masif, integrasi sistem
aplikasi di Bappebti dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag, serta sistem rating pialang
berjangka. Selain itu, juga dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui
sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA) serta pengawasan berbasis risiko dan digital.

Bappebti juga berupaya meningkatkan literasi melalui Bappebti Goes To Campus untuk mengenalkan
industri PBK kepada generasi muda. Selain itu, dilakukan optimalisasi media sosial dan penguatan
literasi berkolaborasi dengan SRO. Layanan Informasi (LINI) Bappebti juga menjadi prioritas
berikutnya.

Dalam upaya penegakan hukum, Bappebti bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI
(Bareskrim Polri) untuk penanganan kasus dan penghentian kegiatan PBK ilegal. Selama 2023,
Bappebti menerima 177 pengaduan terhadap perusahaan pialang berjangka. Dari jumlah tersebut, 95
pengaduan masih dalam proses dan 82 pengaduan telah selesai. Dugaan pelanggaran antara lain janji
manis, proses know your customer (KYC) lemah, dan peran wakil pialang berjangka (WPB) yang tidak
maksimal.

Selanjutnya, terkait pemblokiran entitas ilegal, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian
Komunikasi dan Informasi. Selama 2023, telah dilakukan pemblokiran 1.856 entitas ilegal, meliputi
1.214 pialang berjangka, 341 PFAK, 77 penasihat berjangka, dan 3 pedagang emas digital ilegal, serta
114 duplikasi/penipuan, 91 perdagangan opsi biner (binary option), 15 ponzi, dan 1 robot trading.

Dalam penanganan kasus tersebut, Bappebti tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas
Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas Pasti terdiri dari 16 anggota dari OJK, BI, Kementerian
Perdagangan (Bappebti dan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga), Kemenkominfo, POLRI,
Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Indonesia juga menjadi anggota tetap Financial Action Task Forces (FATF) pada rapat pleno pada 25
Oktober 2023 lalu di Paris, Prancis. Kasan menerangkan Bappebti akan terus berperan aktif dalam
memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hal lain yang harus dilakukan Bappebti, imbuh Kasan, adalah melakukan perbaikan internal, baik
kompetensi SDM, perencanaan, perbaikan sarana prasarana, maupun peningkatan layanan publik
juga menjadi perhatian Bappebti tahun ini.

Selain itu, Bappebti juga berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
sehingga hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Kementerian Perdagangan dapat dipertahankan.

“Bappebti terus berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), serta menguatkan Manajemen Risiko untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan
keuangan. Bappebti juga akan tetap konsisten mendukung upaya pemerintah Indonesia berpegang
teguh pada nilai-nilai integritas dalam mewujudkan Indonesia Antikorupsi,” pungkas Kasan. (ZON/RLS)

 

Baca Juga “Bappebti Blokir 1.327 Domain Situs Web Entitas Ilegal”